Perlakuan Pajak atas Leasing
Dalam menjalankan kegiatan perusahaan pada waktu tertentu akan timbul kebutuhan untuk melakukan ekspansi dengan menambah barang modal yang tujuannya meningkatkan produksi perusahaan. Terdapat dua opsi yang dapat dipilih perusahaan berkenaan dengan cara memperoleh barang modal tersebut yaitu dengan membeli baik yang dananya bisa dari sisa cash perusahaan atau hutang ke bank atau kreditur lain. Cara lain adalah dengan menyewa barang modal yang dibutuhkan dari perusahaan leasing (Sewa Guna Usaha).Berkaitan dengan kegiatan penyewaan dengan cara leasing maka berikut ini akan disampaikan ketentuan yang mengatur bagaimana perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).
Defenisi
a.Sewa-guna-usaha (Leasing)
adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara
sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa
hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu
tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala;
b.Barang modal adalah setiap
aktiva tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat
aktiva tetap berupa bangunan (plant), dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan
satu kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu)
tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan, atau
memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh Lessee;
c.Lessor adalah perusahaan
pembiayaan atau perusahaan sewa-guna-usaha yang telah memperoleh izin usaha
dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa-guna-usaha;
d.Lessee adalah perusahaan atau
perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari Lessor;
e. Pembayaran Sewa-guna-usaha
(Lease Payment) adalah jumlah uang yang harus dibayar secara berkala oleh
Lessee kepada Lessor selama jangka waktu yang telah disetujui bersama sebagai
imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian sewa-guna-usaha;
f. Piutang sewa-guna-usaha
(Lease Receivable) adalah jumlah seluruh pembayaran sewa guna-usaha selama masa
sewa-guna-usaha;
g.Harga Perolehan (Acquisition
Cost) adalah harga beli barang modal yang dilease ditambah dengan biaya langsung;
h.Nilai pembiayaan adalah
jumlah pembiayaan untuk pengadaan barang modal yang secara riil dikeluarkan
oleh Lessor;
i. Angsuran Pokok Pembiayaan
adalah bagian dari pembayaran sewa-guna-usaha yang diperhitungkan sebagai
pelunasan atas nilai pembiayaan;
j. Imbalan Jasa Sewa-guna-usaha
adalah bagian dari pembayaran sewa-guna-usaha yang
diperhitungkan sebagai pendapatan sewa-guna-usaha bagi Lessor;
diperhitungkan sebagai pendapatan sewa-guna-usaha bagi Lessor;
k.Nilai Sisa (Residual Value)
adalah nilai barang modal pada akhir masa sewa-guna-usaha yang telah disepakati
oleh Lessor dengan Lessee pada awal masa sewa-guna-usaha;
l. Simpanan Jaminan (Security
Deposit) adalah jumlah uang yang diterima Lessor dari Lessee pada permulaan
masa lease sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran lease;
m.Masa Sewa-guna-usaha (Lease
Term) adalah jangka waktu sewa-guna-usaha yang dimulai sejak diterimanya barang
modal yang disewa-guna-usaha oleh Lessee sampai dengan perjanjian
sewa-guna-usaha berakhir;
n. Masa Sewa-guna-usaha Pertama
adalah jangka waktu sewa-guna-usaha barang modal untuk transaksi
sewa-guna-usaha yang pertama kalinya;
o.Opsi adalah hak Lessee untuk
membeli barang modal yang disewa-guna-usaha atau memperpanjang jangka waktu
perjanjian sewa-guna-usaha.
Jenis-Jenis LeasingKegiatan sewa-guna-usaha dapat dilakukan secara :
a. sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease);
b. sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease).
Kegiatan sewa-guna-usaha digolongkan sebagai sewa-guna-usaha dengan hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut :
a. jumlah pembayaran sewa-guna-usaha
selama masa sewa-guna-usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal,
harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor;
b. masa sewa-guna-usaha
ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal Golongan I, 3
(tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk
Golongan bangunan;
c. perjanjian sewa-guna-usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.Kegiatan sewa-guna-usaha digolongkan sebagai sewa-guna-usaha tanpa hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut :
a. jumlah pembayaran
sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama tidak dapat menutupi harga
perolehan barang modal yang disewa-guna-usahakan ditambah keuntungan yang
diperhitungkan oleh lessor;
b. perjanjian sewa-guna-usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi
lessee.Kewajiban Lessor dan Lesee
·
Lessor hanya diperkenankan memberikan pembiayaan barang modal kepada lessee
yang telah memiliki NPWP, mempunyai kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas.
·
Lessee dilarang menyewa-guna-usahakan kembali barang modal yang
disewa-guna-usaha kepada pihak lain.
·
Lessor wajib menempelkan plakat atau etiket pada barang modal yang
disewa-guna-usahakan dengan mencantumkan nama dan alamat lessor serta pernyataan
bahwa barang modal dimaksud terikat dalam perjanjian sewa-guna-usaha.
·
Plakat atau etiket harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga dengan mudah
barang modal tersebut dapat dibedakan dari barang modal lainnya yang
pengadaannya tidak dilakukan secara sewa-guna-usaha.
·
Selama masa sewa-guna-usaha, lessee bertanggung jawab untuk memelihara agar
plakat atau etiket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tetap melekat
pada barang modal yang disewa-guna-usaha.
Perjanjian Sewa-Guna-Usaha
·
Setiap transaksi sewa-guna-usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian
sewa-guna-usaha (lease agreement).
·
Perjanjian sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
a. jenis transaksi sewa-guna-usaha;
b. nama dan alamat masing-masing pihak;
c. nama, jenis, type dan lokasi penggunaan barang
modal;
d. harga perolehan, nilai
pembiayaan, pembayaran sewa-guna-usaha, angsuran pokok
pembiayaan, imbalan jasa sewa-guna-usaha, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal yang disewa-guna-usahakan;
pembiayaan, imbalan jasa sewa-guna-usaha, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal yang disewa-guna-usahakan;
e. masa sewa-guna-usaha;
f. ketentuan mengenai
pengakhiran transaksi sewa-guna-usaha yang dipercepat, dan penetapan kerugian
yang harus ditanggung lessee dalam hal barang modal yang disewa-guna-usaha
dengan hak opsi hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun;
g.opsi bagi penyewa-guna-usaha
dalam hal transaksi sewa-guna-usaha dengan hak opsi;
h. tanggung jawab para pihak
atas barang modal yang disewa-guna-usaha.
·
Perjanjian sewa-guna-usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib
dibuat dalam bahasa Indonesia, dan apabila dipandang perlu dapat diterjemahkan
kedalam bahasa asing.
Pelaksanaan Hak Opsi
·
Pada saat berakhirnya masa sewa-guna-usaha dari transaksi sewa-guna-usaha
dengan hak opsi, lessee dapat melaksanakan opsi yang telah disetujui bersama
pada permulaan masa sewa-guna-usaha.
·
Opsi untuk membeli dilakukan dengan melunasi pembayaran nilai sisa barang modal
yang disewa-guna-usaha.
·
Dalam hal lessee memilih untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian
sewa-guna-usaha, maka nilai sisa barang modal yang disewa-guna-usahakan
digunakan sebagai dasar dalam menetapkan piutang sewa-guna-usaha.
·
Dalam hal lessee menggunakan opsi membeli maka dasar penyusutannya adalah nilai
sisa barang modal.
Perlakuan AkuntansiAkuntansi transaksi sewa-guna-usaha dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi di bidang sewa-guna-usaha di Indonesia.
Perlakuan Perpajakan
Sewa-guna-usaha Dengan Hak Opsi
Perlakuan Pajak Penghasilan bagi lessor adalah sebagai berikut :
a. penghasilan
lessor yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah sebagian dari pembayaran sewa
guna usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha;
b. lessor tidak
boleh menyusutkan atas barang modal yang disewa-guna-usahakan dengan hak opsi;
c. dalam hal masa
sewa-guna-usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan dalam Pasal 3 Keputusan
ini, Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak
lessor;
d. lessor dapat
membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto, setinggi-tingginya sejumlah 2,5% (dua setengah persen) dari
rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang sewa-guna-usaha dengan hak opsi.
e. kerugian
yang diderita karena piutang sewa-guna-usaha yang nyata-nyata tidak dapat
ditagih lagi dibebankan pada cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang telah
dibentuk pada awal tahun pajak yang bersangkutan;
f. dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu
tersebut tidak atau tidak sepenuhnya dibebani untuk menutup kerugian dimaksud
maka sisanya dihitung sebagai penghasilan, sedangkan apabila cadangan tersebut
tidak mencukupi maka kekurangannya dapat dibebankan sebagai biaya yang
dikurangkan dari penghasilan bruto.Pajak Pertambahan Nilai
Perlakuan Pajak Penghasilan bagi lessee adalah sebagai berikut :
a. selama masa
sewa-guna-usaha, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang
disewa-guna-usaha, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli;
b. setelah lessee
menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lessee
melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa (residual value) barang modal yang bersangkutan;
melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa (residual value) barang modal yang bersangkutan;
c. pembayaran
sewa-guna-usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee kecuali pembebanan
atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee
sepanjang transaksi sewa-guna-usaha tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 Keputusan ini;
atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee
sepanjang transaksi sewa-guna-usaha tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 Keputusan ini;
d. dalam hal masa
sewa-guna-usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan dalam Pasal 3 Keputusan
ini, Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa-guna-usaha.
Lessee tidak memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran
sewa-guna-usaha yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian
sewa-guna-usaha dengan hak opsi. Sewa-guna-usaha Tanpa Hak Opsi
Perlakuan Pajak Penghasilan bagi lessor adalah sebagai berikut :
a. seluruh
pembayaran sewa-guna-usaha tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh lessor
merupakan obyek Pajak Penghasilan.
b. lessor
membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang disewa-guna-usahakan tanpa
hak opsi, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984
beserta peraturan pelaksanaannya.
Perlakuan Pajak Penghasilan
bagi lessee adalah sebagai berikut :
a. pembayaran
sewa-guna-usaha tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang oleh lessee adalah
biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
b. lessee wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas
pembayaran sewa-guna-usaha tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada
lessor.Pajak Pertambahan Nilai
Atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa-guna-usaha tanpa hak opsi dari lessor kepada lessee, terhutang Pajak Pertambahan Nilai.
Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25
Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk setiap bulan yang terutang oleh lessor adalah jumlah Pajak Penghasilan sebagai hasil penerapan tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan terhadap Penghasilan Kena Pajak berdasarkan laporan keuangan triwulanan terakhir sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 Keputusan ini disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar